Doa untuk Ibu Mengantar Aila ke Tanah Suci, Jemaah Haji Termuda Asal Pontianak Jadi Sorotan

Slamet Ardiansyah    Jumat, Mei 08, 2026    Comment   

Doa untuk Ibu Mengantar Aila ke Tanah Suci, Jemaah Haji Termuda Asal Pontianak Jadi Sorotan

Aila Afifah (13), jemaah calon haji termuda asal Pontianak berfoto bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Batam – Di tengah ribuan jemaah haji yang bersiap menuju Tanah Suci, sosok Aila Afifah mencuri perhatian. Gadis asal Pontianak yang baru berusia 13 tahun itu menjadi jemaah haji termuda Indonesia pada musim haji 2026. Namun bukan hanya usianya yang membuat banyak orang tersentuh, melainkan alasan di balik keberangkatannya.

Dengan mata berkaca-kaca, Aila mengaku membawa satu doa besar dalam perjalanan sucinya. Ia ingin mendoakan almarhumah ibunya di Tanah Suci.

“Saya ingin mendoakan ibu, memohonkan ampun untuk ibu,” ucap Aila pelan saat ditemui di Embarkasi Batam sebelum keberangkatan menuju Mekkah, Jumat (8/5/2026) dini hari.

Di balik wajah polosnya, Aila menyimpan kerinduan mendalam kepada sang ibu yang telah meninggal dunia. Perjalanan hajinya kali ini bukan sekadar menunaikan rukun Islam kelima, tetapi juga menjadi bentuk cinta dan bakti seorang anak kepada orang tuanya.

Ayah Aila, Ismail Oemar, menjelaskan putrinya berangkat menggantikan ibunya yang telah wafat. Setelah mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental, keluarga akhirnya memutuskan Aila mampu menjalankan ibadah haji.

“Dari pertimbangan saya, memungkinkan dia untuk menggantikan ibunya. Saya berharap nanti dia bisa menjalankan ibadah sucinya di Tanah Suci Mekkah,” ujarnya.

Meski masih sangat muda, Aila dinilai memiliki semangat dan kesiapan yang baik untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah. Selama perjalanan, ia juga akan didampingi langsung oleh ayahnya.

Kehadiran Aila di Embarkasi Batam menjadi perhatian tersendiri. Di tengah hiruk-pikuk keberangkatan jemaah, gadis kecil itu tampak tenang dan sederhana. Namun di dalam hatinya, ia membawa doa yang begitu besar untuk sosok yang paling dicintainya.

Kisah Aila pun sampai ke Kota Pontianak bahkan sebelum keberangkatannya. Banyak warga merasa haru mendengar cerita tentang gadis 13 tahun yang berangkat haji demi mendoakan ibunya di depan Ka’bah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai perjalanan Aila menjadi pelajaran tentang ketulusan dan kekuatan niat ibadah di usia muda.

“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa usia muda bukan penghalang untuk memiliki niat ibadah yang kuat dan ketulusan hati. Aila membawa doa untuk ibunya, dan itu sangat menyentuh,” katanya.

Ia juga mengaku bangga karena Pontianak memiliki jemaah haji termuda Indonesia tahun ini. Menurutnya, perjalanan spiritual seperti ibadah haji menjadi kesempatan berharga yang tidak dimiliki semua umat Islam.

Wali Kota berharap seluruh jemaah haji asal Pontianak dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.

Tahun ini, sebanyak 1.509 jemaah haji asal Pontianak diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pemerintah Kota Pontianak bersama pemerintah pusat turut memastikan kesiapan jemaah, mulai dari kesehatan, fisik, mental hingga spiritual.

Di antara ribuan jemaah itu, nama Aila Afifah menjadi kisah yang paling membekas. Di usia ketika banyak anak masih sibuk bermain dan belajar, ia justru menapaki perjalanan spiritual besar sambil membawa satu harapan sederhana, memanjatkan doa terbaik untuk ibunya di Tanah Suci. (*)

Pemkot Pontianak Gencarkan Sosialisasi Perda KTR, Denda Pelanggar Kini Naik Jadi Rp250 Ribu

Slamet Ardiansyah    Rabu, Mei 06, 2026    Comment   

Pemkot Pontianak Gencarkan Sosialisasi Perda KTR, Denda Pelanggar Kini Naik Jadi Rp250 Ribu

Tim Satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tengah menempelkan tanda larangan merokok sebagai implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang KTR.

Pontianak — Pemerintah Kota Pontianak mulai menggencarkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sejumlah titik wilayah kota, Rabu (6/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dari paparan asap rokok.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya perda pada akhir tahun 2025. Menurutnya, penerapan aturan ini perlu dipahami masyarakat, khususnya pada tujuh kawasan tanpa rokok yang menjadi fokus utama pengawasan.

“Kami bersama tim Satgas KTR turun langsung untuk menyosialisasikan bagaimana penerapan perda ini di lapangan, terutama di kawasan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat bermain anak, ruang publik seperti taman, hingga kafe, restoran dan pusat perbelanjaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah perubahan signifikan dibanding perda sebelumnya. Salah satunya terkait kewajiban penyediaan area khusus merokok dengan syarat tertentu serta peningkatan sanksi denda bagi pelanggar.

“Kalau sebelumnya denda hanya Rp50 ribu, sekarang meningkat menjadi Rp250 ribu. Ini sebagai bentuk penegasan agar masyarakat lebih patuh,” jelasnya.

Saptiko berharap seluruh pengelola kawasan dapat menerapkan aturan tersebut dengan baik sehingga masyarakat dapat menikmati udara yang lebih bersih, sehat dan nyaman di ruang publik.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Pontianak Syarifah Welly menegaskan bahwa sosialisasi dilakukan secara masif karena perda tersebut telah berlaku sejak Agustus 2025.

“Kami ingin memastikan masyarakat memahami aturan baru ini, apalagi ada perbedaan cukup signifikan, baik dari sisi sanksi maupun pengaturan area merokok yang harus terpisah dari gedung utama,” katanya.

Ia menyebutkan, kawasan pendidikan, perkantoran dan rumah ibadah menjadi prioritas dalam kegiatan sosialisasi kali ini. Selain itu, Satpol PP juga akan melakukan penindakan secara bertahap guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan kawasan tanpa rokok.

“Kami targetkan dalam waktu satu tahun sejak perda ini ditetapkan, tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat sudah optimal. Tahun ini juga akan mulai dilakukan razia sebagai bagian dari penegakan aturan,” ungkapnya.

Menurut Welly, ke depan penegakan perda akan lebih mengedepankan sanksi administratif sejalan dengan penyesuaian terhadap ketentuan hukum nasional. Pola pembinaan juga akan dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran hingga pemberian sanksi kepada pengelola kawasan yang tidak mematuhi aturan.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kawasan tanpa rokok semakin meningkat sehingga mampu mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. (*)

Bimtek e-Katalog Versi 6 Jadi Langkah Pemkot Pontianak Perkuat Pengadaan Transparan dan Akuntabel

Slamet Ardiansyah    Rabu, Mei 06, 2026    Comment   

Bimtek e-Katalog Versi 6 Jadi Langkah Pemkot Pontianak Perkuat Pengadaan Transparan dan Akuntabel

Pemkot Pontianak menggelar bimtek pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog versi 6.

Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa berbasis digital melalui bimbingan teknis (bimtek) e-Katalog Versi 6 bagi pengguna anggaran, pejabat pengadaan dan bendahara. Kegiatan yang digelar di Ibis Pontianak City Center ini menjadi upaya menyatukan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur terhadap sistem pengadaan yang lebih transparan, efektif dan akuntabel.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan, penerapan e-Purchasing merupakan bagian penting dari transformasi digital pemerintahan yang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

“e-Purchasing tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran,” ujarnya usai membuka bimtek, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, melalui sistem digital tersebut, perangkat daerah dapat mengakses berbagai pilihan produk dan jasa dari penyedia secara real-time sehingga proses perbandingan harga dan kualitas menjadi lebih efektif. Kondisi itu dinilai mampu mendorong terciptanya pasar yang sehat, kompetitif dan inovatif.

Bahasan juga menekankan bahwa implementasi e-purchasing menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meminimalisir potensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan.

“Dengan sistem ini, potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diminimalisir, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Ia menjelaskan, e-Katalog Versi 6 merupakan pengembangan terbaru sistem katalog elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama [PT Telekomunikasi Indonesia](https://www.telkom.co.id?utm_source=chatgpt.com) dengan dasar regulasi terbaru Peraturan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024.

Melalui bimtek tersebut, peserta diharapkan memahami seluruh tahapan pengadaan melalui e-Katalog Versi 6, mulai dari proses persiapan hingga pembayaran, sekaligus mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026.

Bahasan juga meminta peserta aktif berdiskusi dan tidak ragu menyampaikan berbagai kendala selama pelatihan berlangsung agar tidak terjadi perbedaan pemahaman saat penerapan di masing-masing perangkat daerah.

“Jangan sampai di forum diam, tetapi setelah kembali ke perangkat daerah justru muncul perbedaan pemahaman. Bimtek ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyamakan persepsi,” tegasnya.

Ia turut mengingatkan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang transparan mengingat penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut berada di bawah pengawasan ketat. Karena itu, bimtek diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah. (*)

Pontianak Genjot SPALD-T, Proyek Rp1,5 Triliun Libatkan Peran Gender dan Warga

Slamet Ardiansyah    Selasa, Mei 05, 2026    Comment   

Pontianak Genjot SPALD-T, Proyek Rp1,5 Triliun Libatkan Peran Gender dan Warga

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan membuka Workshop Pelatihan Gender dan Safeguards Citywide Inclusive Sanitation Project.

Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak terus memantapkan langkah dalam merealisasikan program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sebagai upaya besar meningkatkan kualitas sanitasi perkotaan. Melalui workshop dan pelatihan yang digelar, pendekatan inklusif dengan melibatkan perspektif gender serta partisipasi masyarakat menjadi fokus utama.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan, kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pihak terkait agar pelaksanaan program berjalan optimal, mulai dari tahap pembangunan hingga pemanfaatannya oleh masyarakat.

Menurutnya, SPALD-T bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari transformasi kualitas hidup warga. Karena itu, seluruh prosesnya telah melalui kajian matang dan melibatkan berbagai elemen, termasuk masyarakat sebagai pengguna utama layanan.

Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap awal dengan penandatanganan kontrak dan segera berlanjut ke pelaksanaan di lapangan. Meski demikian, pemerintah mengakui akan ada dampak sementara, seperti gangguan lalu lintas di sejumlah titik selama proses pembangunan berlangsung.

Untuk itu, sosialisasi terus digencarkan agar masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari proyek ini sekaligus memberikan dukungan selama masa pengerjaan.

Pada tahap awal, pembangunan difokuskan di kawasan Martapura dan Nipah Kuning. Program ini didukung anggaran besar mencapai Rp1,5 triliun dengan target penyelesaian pada 2029 dan mulai beroperasi pada 2030.

Sistem SPALD-T nantinya memiliki kapasitas sekitar 12.000 meter kubik per hari dan diproyeksikan mampu melayani sekitar 16.000 rumah tangga. Kehadiran sistem ini diharapkan menjadi solusi permanen terhadap persoalan limbah domestik yang selama ini menjadi tantangan di kawasan perkotaan.

Terkait skema pembiayaan, pemerintah masih menyusun formulasi tarif yang adil dan tidak memberatkan masyarakat. Pendekatan berbasis klaster akan diterapkan, di mana sektor usaha kemungkinan memiliki kewajiban tertentu, sementara masyarakat umum tetap mendapatkan kemudahan akses layanan.

Bahasan juga menekankan pentingnya peran gender dalam keberhasilan program ini. Keterlibatan perempuan dan kelompok masyarakat lainnya dinilai krusial, terutama dalam mendorong kesadaran dan perubahan perilaku terkait pengelolaan sanitasi di tingkat rumah tangga.

Sejauh ini, proses sosialisasi berjalan lancar tanpa adanya penolakan berarti dari masyarakat, menandakan tingginya dukungan terhadap program tersebut.

Dengan hadirnya SPALD-T, Pemerintah Kota Pontianak optimistis kualitas sanitasi akan meningkat signifikan, sekaligus mendorong standar kota menuju kategori kota besar yang lebih sehat, layak huni, dan berkelanjutan. (*) 

Inflasi Pontianak Tetap Terkendali, Lonjakan Transportasi Jadi Sorotan Jelang Idul Adha

Slamet Ardiansyah    Selasa, Mei 05, 2026    Comment   

Inflasi Pontianak Tetap Terkendali, Lonjakan Transportasi Jadi Sorotan Jelang Idul Adha

Rakor pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Ruang Pontive Center.

Pontianak – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Pontianak memastikan kondisi inflasi daerah masih dalam kategori aman. Meski demikian, kewaspadaan terus diperkuat mengingat potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Hal tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Pontive Center, Selasa (5/5/2026). Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan bahwa stabilitas harga saat ini berada pada zona hijau, namun perlu dijaga secara konsisten melalui kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, karakteristik Pontianak sebagai daerah distribusi membuat ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah cukup tinggi. Karena itu, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antarinstansi dengan berbasis data yang akurat.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan. Dengan dukungan data yang tepat, pemerintah dapat menentukan langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga sekaligus mengantisipasi gejolak pasar.

Selain itu, Bahasan juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja daerah dalam pengendalian inflasi, seiring adanya kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan insentif bagi daerah berprestasi. Upaya ini dinilai penting sebagai motivasi sekaligus penguatan kapasitas fiskal daerah di tengah dinamika transfer pusat ke daerah.

Berdasarkan catatan BPS Kota Pontianak, inflasi bulanan (month-to-month) pada April 2026 tercatat sebesar 0,59 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara tahunan (year-on-year), inflasi berada di angka 2,15 persen, sementara inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 1,42 persen.

Statistisi Ahli Madya BPS Kota Pontianak, Ahmad Badar, menyebut capaian tersebut menunjukkan tren inflasi yang semakin terkendali. Bahkan secara kumulatif sepanjang 2025, inflasi Pontianak berada di level 1,50 persen, masih dalam rentang target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Namun demikian, ia mengingatkan adanya sejumlah faktor yang tetap perlu diwaspadai. Kenaikan harga avtur hingga lebih dari 70 persen akibat lonjakan harga minyak global menjadi salah satu pemicu utama. Kondisi geopolitik internasional, termasuk konflik di Timur Tengah, turut memberi tekanan terhadap distribusi energi.

Selain itu, penyesuaian harga BBM dan LPG non-subsidi pada pertengahan April juga berdampak terhadap pembentukan inflasi di daerah. Dampak tersebut paling terasa pada sektor transportasi yang menjadi penyumbang terbesar inflasi bulan April dengan kontribusi mencapai 1,44 persen, terutama dari kenaikan tarif angkutan udara.

Di sisi lain, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi signifikan sebesar 0,68 persen. Kedua kelompok ini menjadi penopang utama dari total pembentukan inflasi di Pontianak selama April 2026.

Dengan kondisi tersebut, Pemkot Pontianak optimistis tren inflasi yang terkendali dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun. Upaya penguatan koordinasi, pengawasan distribusi, serta intervensi pasar akan terus dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

Jika konsistensi ini terjaga, Pontianak berpeluang kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional sebagai daerah dengan kinerja pengendalian inflasi yang solid, sekaligus memastikan masyarakat dapat menjalani momen Iduladha dengan lebih tenang di tengah harga yang tetap terkendali. (*)

Anggaran Tertekan, Wako Edi Kamtono Dorong Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Slamet Ardiansyah    Senin, Mei 04, 2026    Comment   

Anggaran Tertekan, Wako Edi Kamtono Dorong Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Hari Otonomi Daerah 2026.

Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional, Senin (4/5/2026). Momentum ini dimanfaatkan untuk menegaskan pentingnya kemandirian daerah sekaligus mendorong inovasi di tengah keterbatasan anggaran.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa tema “Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita” menekankan peran strategis daerah dalam mengelola potensi lokal secara bertanggung jawab guna mendukung cita-cita nasional.

“Berbagai tugas dan program sudah berjalan, tinggal kita evaluasi apa yang telah dilakukan agar lebih optimal,” ujarnya usai upacara.

Menurutnya, kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Ia menyoroti delapan kluster prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, serta penurunan kemiskinan.

Edi juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis hasil melalui digitalisasi dan inovasi pelayanan publik. Saat ini, ratusan Mal Pelayanan Publik telah beroperasi di berbagai daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Namun demikian, ia mengakui Pemerintah Kota Pontianak menghadapi tantangan serius, terutama berkurangnya dana transfer sebesar Rp233 miliar pada tahun 2026. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas program agar tetap sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

“Program prioritas tetap kita fokuskan pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak terus mendukung berbagai program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Indonesia Asri, serta memperkuat gerakan Pontianak Asri di tingkat lokal.

Edi juga menyoroti keterbatasan sumber daya aparatur. Saat ini rasio ASN di Pontianak baru mencapai 0,94 persen, masih di bawah rata-rata nasional. Kekurangan lebih dari dua ribu ASN menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kita harus mampu berinovasi dan memaksimalkan digitalisasi di tengah keterbatasan SDM dan anggaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepedulian terhadap persoalan masyarakat menjadi kunci utama dalam pelayanan publik, mulai dari penanganan sampah, genangan air, hingga infrastruktur dan kebutuhan dasar warga.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Pontianak juga melepas ASN yang memasuki masa purna tugas sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Selain itu, Edi turut mendoakan jemaah haji asal Pontianak, termasuk puluhan ASN, agar diberikan kelancaran dan menjadi haji yang mabrur.

“Saya mengajak seluruh jajaran untuk terus membangun Pontianak dengan semangat, inovasi, dan kepedulian tinggi,” pungkasnya. (*) 

Istigasah Akbar, Edi Ingatkan Jemaah Haji Jaga Kesehatan dan Nama Baik Pontianak

Slamet Ardiansyah    Jumat, Mei 01, 2026    Comment   

Istigasah Akbar, Edi Ingatkan Jemaah Haji Jaga Kesehatan dan Nama Baik Pontianak

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pesan kepada jemaah calon haji Kota Pontianak pada Istigasah Akbar di Masjid Raya Mujahidin.

Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan pesan penting kepada para jemaah calon haji agar menjaga kesehatan serta nama baik daerah saat menunaikan ibadah di Tanah Suci.

Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Istigasah Akbar Jemaah Calon Haji Kota Pontianak 1447 Hijriah/2026 Masehi yang digelar di Masjid Raya Mujahidin, Jumat (1/5/2026) dini hari.

Edi menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum keberangkatan. Ia mengingatkan jemaah untuk menjaga pola makan, istirahat cukup, serta mengikuti arahan petugas kesehatan agar mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan optimal.

“Ibadah haji membutuhkan kondisi tubuh yang prima. Jaga kesehatan sejak sekarang agar pelaksanaan ibadah bisa berjalan dengan baik dan khusyuk,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengimbau para jemaah untuk menjaga kekompakan dan saling membantu selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, kebersamaan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai situasi selama pelaksanaan ibadah haji.

Tak kalah penting, Edi mengingatkan agar seluruh jemaah mampu menjaga sikap dan perilaku sebagai representasi daerah dan bangsa. Ia berharap para jemaah dapat menunjukkan karakter santun, disiplin, serta taat terhadap aturan yang berlaku.

“Bapak dan Ibu adalah duta Kota Pontianak. Tunjukkan sikap terbaik dan jaga nama baik Indonesia,” pesannya.

Istigasah akbar ini diikuti ratusan jemaah calon haji bersama keluarga. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum spiritual untuk memohon kelancaran, keselamatan, serta kemabruran dalam menjalankan ibadah.

Pemerintah Kota Pontianak berharap seluruh jemaah dapat berangkat dan kembali ke tanah air dengan selamat serta meraih predikat haji yang mabrur. (*)

MTQ Pontianak Timur Jadi Wadah Cetak Generasi Cerdas dan Berakhlak, Bahasan Tekankan Nilai Karakter dan Adaptasi Zaman

Slamet Ardiansyah    Jumat, Mei 01, 2026    Comment   

MTQ Pontianak Timur Jadi Wadah Cetak Generasi Cerdas dan Berakhlak, Bahasan Tekankan Nilai Karakter dan Adaptasi Zaman

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan membuka MTQ ke-34 Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.

Pontianak – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 tingkat Kecamatan Pontianak Timur yang digelar di Aula BPMP, Kamis (30/4/2026) malam. Ia menegaskan pentingnya membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, MTQ menjadi salah satu sarana strategis dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus membangun kepribadian generasi muda yang berakhlak mulia. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, generasi muda dituntut memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, serta nilai budaya yang kuat sebagai bekal menghadapi perubahan.

“Generasi kita harus cerdas berbasis ilmu pengetahuan, berkarakter kuat, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia yang sangat cepat,” ujarnya.

Bahasan menekankan bahwa pembentukan karakter menjadi fondasi utama agar generasi muda memiliki ketangguhan, kesabaran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut, lanjutnya, selaras dengan ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis.

Ia juga mengingatkan para peserta agar menjadikan MTQ sebagai ajang pembelajaran dan pengembangan diri, bukan sekadar mengejar kemenangan.

“Kemenangan itu bonus. Yang terpenting adalah proses, pengalaman, dan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.

Kepada dewan juri, Bahasan berpesan agar menjaga integritas dengan memberikan penilaian yang objektif dan profesional demi menjaga kepercayaan peserta dan masyarakat.

Selain itu, ia turut menyoroti pentingnya menjaga toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, kerukunan antarumat beragama di Pontianak telah berjalan baik dan harus terus dipertahankan.

“Di Pontianak, kita bisa melihat masjid dan gereja berdiri berdampingan tanpa konflik. Ini bukti nyata bahwa toleransi berjalan dengan baik,” ungkapnya.

MTQ ke-34 tingkat Kecamatan Pontianak Timur diikuti sekitar 300 peserta dari tujuh kelurahan, terdiri dari 153 peserta putri dan 147 peserta putra. Beragam cabang lomba dipertandingkan, mulai dari tilawah berbagai kategori, murattal, hifzil Qur’an, syarhil Qur’an, fahmil Qur’an, kaligrafi Al-Qur’an, hingga karya tulis ilmiah hadis.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, religius, serta mampu menjadi pilar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. (*)

IBFEST Series 10 Sambangi Pontianak, Telkomsel Ajak Pelajar Kuasai AI Secara Kreatif dan Aman

Slamet Ardiansyah    Kamis, April 30, 2026    Comment   

IBFEST Series 10 Sambangi Pontianak, Telkomsel Ajak Pelajar Kuasai AI Secara Kreatif dan Aman

Telkomsel resmi membuka Internet BAIK Festival (IBFEST) Series 10 yang bertema Level Up The Future with AI di SMA Negeri 1 Pontianak.

Pontianak – Telkomsel kembali menghadirkan Internet BAIK Festival (IBFEST) Series 10 di SMA Negeri 1 Pontianak, Rabu (30/4/2026), sebagai bagian dari komitmen memperkuat literasi digital generasi muda, khususnya dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Mengusung tema “Level Up The Future with AI”, program tanggung jawab sosial yang telah berjalan sejak 2016 ini dirancang untuk membekali pelajar SMA/SMK dengan kemampuan menggunakan AI secara kreatif, aman, dan produktif sesuai prinsip BAIK: Bertanggung jawab, Aman, Inspiratif, dan Kreatif.

IBFEST Series 10 digelar di empat kota, dimulai dari Cimahi, berlanjut ke Jambi dan Pontianak, serta akan ditutup di Surakarta. Di setiap kota, kegiatan menghadirkan AI Camp Training, AI Workshop, serta diskusi inspiratif yang melibatkan praktisi teknologi dan pegiat literasi digital.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Sukaryadi, mengapresiasi konsistensi Telkomsel dalam menghadirkan program edukatif yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Kami berharap pelajar tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Ini langkah penting untuk mencetak inovator masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Vice President Consumer Business Telkomsel Area Pamasuka, Muharlis, menegaskan bahwa AI harus dipandang sebagai alat untuk memperluas kreativitas, bukan ancaman.

“Melalui IBFEST, kami ingin generasi muda mampu memanfaatkan AI sebagai solusi yang berdampak. Ini juga sejalan dengan inisiatif Telkomsel Jaga Cita dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi ke dalam tiga jalur pembelajaran berbasis AI. Jalur Creativa difokuskan pada pengembangan karya seni digital seperti musik, film pendek, dan ilustrasi. Jalur Syntech mengajak pelajar menciptakan solusi inovatif berbasis teknologi, mulai dari aplikasi sederhana hingga prototipe digital. Sedangkan Cyberlite menekankan literasi keamanan digital, termasuk edukasi tentang bahaya deepfake, penipuan digital, hingga kampanye bijak bermedia.

Tak hanya menyasar pelajar, IBFEST juga menghadirkan workshop khusus bagi guru dan orang tua. Guru dibekali strategi pemanfaatan AI dalam pembelajaran, sementara orang tua mendapatkan panduan mendampingi anak berinternet secara aman di era digital.

Program ini juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 serta kebijakan perlindungan anak di ruang digital, dengan menekankan pentingnya keamanan dan etika dalam penggunaan teknologi.

Memasuki satu dekade penyelenggaraan, Internet BAIK terus menunjukkan dampak signifikan. Pada series sebelumnya, program ini menjaring lebih dari 10 ribu peserta dari ratusan kota di Indonesia. Secara keseluruhan sejak 2016, puluhan ribu pelajar, guru, dan komunitas telah terlibat, sekaligus melahirkan ribuan agen perubahan dan karya konten digital kreatif.

Melalui IBFEST Series 10, Telkomsel berharap semakin banyak generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu menjadi pelopor pemanfaatan AI yang positif, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (*)

SPMB 2026 Full Online, Pemkot Pontianak Pastikan Akses Sekolah Lebih Adil dan Transparan

Slamet Ardiansyah    Kamis, April 30, 2026    Comment   

SPMB 2026 Full Online, Pemkot Pontianak Pastikan Akses Sekolah Lebih Adil dan Transparan

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan Wakil Wali Kota Bahasan menandatangani komitmen bersama SPMB 2026 -2027.

Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak resmi menerapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 secara daring penuh untuk jenjang SD dan SMP negeri. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan sekaligus meningkatkan transparansi proses seleksi.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan komitmen tersebut usai membuka kegiatan sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan SPMB 2026/2027. Ia menyebut, sistem penerimaan tetap mengacu pada petunjuk teknis pemerintah pusat dengan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Menurutnya, persoalan klasik dalam penerimaan murid baru kerap muncul akibat persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit, yang semakin kompleks sejak diberlakukannya sistem zonasi. Padahal, pembangunan sekolah di Pontianak sejak awal didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan ketersediaan lahan, bukan zonasi semata.

“Karena itu, kami terus berupaya menghilangkan kesenjangan mutu antar sekolah, salah satunya dengan pemerataan guru-guru berkualitas ke berbagai wilayah,” ujarnya di Pontianak, Kamis (30/4/2026).

Pemkot juga menaruh perhatian pada keterbatasan ruang kelas, khususnya di wilayah timur seperti Parit Mayor, Dalam Bugis, dan Panjang Hilir. Untuk jenjang SMA, koordinasi terus dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sementara untuk SMP, penambahan ruang kelas baru tengah disiapkan.

Dalam sistem baru ini, penghitungan jarak pada jalur domisili dilakukan berdasarkan garis lurus koordinat, bukan jarak tempuh jalan. Kebijakan ini kerap menimbulkan pertanyaan di masyarakat, namun dinilai lebih objektif dan berbasis sistem.

Selain itu, Pemkot membatasi penerimaan siswa dari luar daerah maksimal lima persen di sekolah negeri, guna memastikan warga Pontianak tetap menjadi prioritas utama.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, menjelaskan seluruh tahapan pendaftaran dilakukan secara online, mulai dari pembuatan akun, pengajuan, hingga verifikasi dan validasi berkas. Khusus jenjang SMP, calon murid dapat memilih hingga lima sekolah tujuan.

Ia merinci, kuota penerimaan SD terdiri dari jalur domisili 70 persen, afirmasi 25 persen, dan mutasi lima persen. Sementara untuk SMP, jalur domisili 40 persen, afirmasi 20–30 persen, mutasi lima persen, dan prestasi 25–35 persen, dengan ketentuan khusus bagi beberapa sekolah.

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas, sedangkan jalur prestasi mencakup capaian akademik maupun nonakademik, termasuk hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA). Penilaian jalur prestasi menggabungkan nilai TKA sebesar 70 persen dan prestasi sebesar 30 persen, yang seluruhnya wajib melalui proses validasi.

Sistem seleksi berbasis jarak juga diterapkan pada jalur domisili dan afirmasi. Jika terdapat jarak yang sama, prioritas diberikan kepada calon murid yang lebih tua dan lebih dahulu mendaftar.

Adapun jadwal pelaksanaan dimulai dari pembuatan akun jalur prestasi SMP pada 1 hingga 19 Juni 2026, pendaftaran 20–24 Juni, pengumuman 27 Juni, serta daftar ulang 6–7 Juli. Sementara jalur domisili, afirmasi, dan mutasi dibuka 27 Juni hingga 1 Juli dengan pengumuman pada 4 Juli 2026.

Sri Sujiarti juga mengingatkan masyarakat untuk hanya mengakses informasi melalui kanal resmi yang telah disediakan pemerintah serta menghindari praktik gratifikasi dalam bentuk apa pun selama proses penerimaan berlangsung.

“Seluruh proses dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami tegaskan tidak ada ruang untuk praktik kecurangan,” pungkasnya. (*)

Bazar Telur Murah Digelar, TP PKK Pontianak Salurkan 15 Ribu Butir untuk Tekan Stunting

Slamet Ardiansyah    Kamis, April 30, 2026    Comment   

Bazar Telur Murah Digelar, TP PKK Pontianak Salurkan 15 Ribu Butir untuk Tekan Stunting

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menyerahkan secara simbolis telur ayam kepada warga yang berbelanja di bazar murah telur.

Pontianak – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat menggelar bazar telur murah di Kantor Camat Pontianak Barat, Kamis (30/4/2026). Sebanyak 15 ribu butir telur berkualitas disalurkan kepada kader Posyandu, kader PKK, serta masyarakat dengan harga terjangkau sebagai upaya nyata menekan angka stunting.

Ketua TP PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak.

“Ini bentuk sinergitas untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Telur memiliki kandungan protein tinggi yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memacu semangat para kader Posyandu dan kader PKK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya asupan gizi seimbang.

“Semoga kader semakin aktif memberikan sosialisasi tentang kesehatan dan angka stunting bisa terus menurun,” tambahnya.

Sementara itu, kader Posyandu Mutiara Ananda Sungai Jawi Luar, Sarkosih, menilai program bazar telur murah ini sangat tepat sasaran karena langsung membantu masyarakat memenuhi kebutuhan protein dengan harga yang lebih terjangkau.

“Program ini sangat membantu masyarakat. Dengan harga murah, mereka bisa mendapatkan telur berkualitas,” ungkapnya.

Menurutnya, konsumsi telur rutin terus disosialisasikan sebagai alternatif sumber protein hewani, terutama bagi anak-anak yang kurang menyukai ikan atau daging ayam.

“Telur bisa diolah menjadi berbagai makanan menarik agar anak-anak lebih suka mengonsumsinya,” pungkasnya. (*) 

Sekda Pontianak Pacu Digitalisasi Transaksi, Target PAD Dikebut Lewat Sistem Elektronik

Slamet Ardiansyah    Kamis, April 30, 2026    Comment   

Sekda Pontianak Pacu Digitalisasi Transaksi, Target PAD Dikebut Lewat Sistem Elektronik

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah membuka monev capaian realisasi PAD Triwulan I tahun 2026.

Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak terus menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperkuat monitoring dan evaluasi serta mempercepat digitalisasi transaksi pemerintahan. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan target pendapatan daerah tercapai sekaligus meningkatkan efisiensi layanan publik.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi (monev) tidak hanya berfokus pada angka realisasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala, menggali potensi baru, serta merumuskan langkah konkret dalam mengoptimalkan PAD.

“Melalui monev, kita tidak hanya melihat capaian, tetapi juga mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” ujarnya saat kegiatan monev PAD Triwulan I tahun 2026 di Pontianak, Kamis (30/4/2026)

Ia menjelaskan, PAD Kota Pontianak bersumber dari berbagai sektor utama seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Seluruh komponen tersebut terus dipantau secara berkala guna mengetahui sektor yang sudah optimal maupun yang masih memerlukan penguatan.

Kinerja positif ditunjukkan pada tahun 2025, di mana realisasi PAD berhasil melampaui target. Dari target sebesar Rp782,95 miliar, realisasi mencapai 103,15 persen atau melebihi sekitar Rp24 miliar. Capaian ini turut ditopang oleh sektor pajak daerah yang mencatat realisasi sekitar Rp544 miliar atau 102,21 persen dari target.

Menurut Amirullah, pajak daerah masih menjadi tulang punggung utama PAD sehingga perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Sementara itu, sektor retribusi dinilai masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam mengatasi berbagai kendala seperti regulasi, sistem pemungutan, hingga kepatuhan wajib retribusi.

Selain itu, percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menjadi fokus penting. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kesalahan pencatatan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi.

Berbagai langkah strategis pun didorong, mulai dari perluasan kanal pembayaran digital seperti QRIS dan kartu kredit Indonesia, penguatan layanan digital pada sistem keuangan daerah, hingga kerja sama dengan berbagai platform digital. Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif guna mendorong masyarakat beralih ke transaksi nontunai.

Yang tak kalah penting, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan basis data perpajakan juga menjadi perhatian, demi memastikan akurasi dan optimalisasi potensi pendapatan.

“Harapannya, pendapatan daerah semakin kuat, pelayanan publik semakin mudah, dan sistem transaksi pemerintah menjadi lebih modern berbasis digital,” pungkasnya. (*) 

Pemkot Pontianak Siapkan Lahan Pemakaman di Empat Kecamatan, Jawab Kebutuhan Warga

Slamet Ardiansyah    Rabu, April 29, 2026    Comment   

Pemkot Pontianak Siapkan Lahan Pemakaman di Empat Kecamatan, Jawab Kebutuhan Warga

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima rekomendasi DPRD Kota Pontianak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Pontianak tahun 2025.

Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak mulai menyiapkan sejumlah lahan pemakaman baru yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa pengadaan lahan pemakaman telah dimulai sejak tahun lalu dan terus berlanjut pada tahun ini. Sejumlah titik lokasi pun telah berhasil diidentifikasi dan akan segera diproses untuk difungsikan.

“Pengadaan tanah sudah berjalan sejak tahun kemarin dan tahun ini masih berlanjut. Kita sudah memiliki beberapa titik yang akan diproses untuk pemakaman,” ujarnya usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Pontianak, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, calon lokasi pemakaman tersebar di wilayah Pontianak Utara, Selatan, Barat, hingga Timur. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan fasilitas pemakaman yang semakin mendesak.

Meski demikian, Edi menyebutkan bahwa pola pengelolaan pemakaman masih akan dikaji lebih lanjut. Pemerintah kota akan mempertimbangkan berbagai opsi, mulai dari pengelolaan langsung oleh pemerintah, kerja sama dengan masyarakat, hingga melibatkan lembaga keagamaan.

“Pengelolaannya masih akan kita kaji. Apakah dikelola pemerintah, diserahkan ke masyarakat, atau melalui lembaga tertentu,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, lingkungan, hingga peningkatan pendapatan daerah.

“Ada beberapa catatan dari DPRD yang akan kita tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan ke depan,” tambah Edi.

Ia menegaskan, hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat sorotan, seperti Dinas Pekerjaan Umum terkait kondisi jalan dan genangan, Badan Pendapatan Daerah dalam optimalisasi PAD, hingga sektor lingkungan dan pendidikan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yoggy Perdana Putra, menyebut rekomendasi yang diberikan merupakan hasil pembahasan bersama pakar dan akademisi. Ia menyoroti sejumlah isu penting yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

“Ada beberapa poin penting, seperti peningkatan pendapatan asli daerah, penanganan genangan, hingga pemeliharaan pohon di sejumlah ruas jalan,” ujarnya.

Dengan langkah penyiapan lahan pemakaman ini, Pemkot Pontianak berharap dapat memberikan solusi jangka panjang bagi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. (*)

Sekda Pontianak Tegas: SKM Harus Disusun Serius, Jangan Ada Manipulasi Data

Slamet Ardiansyah    Rabu, April 29, 2026    Comment   

Sekda Pontianak Tegas: SKM Harus Disusun Serius, Jangan Ada Manipulasi Data

Sekda Kota Pontianak Amirullah membuka Evaluasi Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026.

Pontianak – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pentingnya keseriusan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal itu disampaikannya usai membuka evaluasi pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026 serta persiapan penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (29/4/2026).

Amirullah menjelaskan, SKM merupakan instrumen penting karena menghasilkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh sebab itu, hasil survei harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

“Survei ini tidak boleh dianggap sepele. Data yang dihasilkan sangat penting karena berasal langsung dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan agar pelaksanaan survei dilakukan dengan metodologi yang jelas, baik melalui kuesioner maupun wawancara. Selain itu, data yang terkumpul harus diolah dan dianalisis secara tepat tanpa adanya manipulasi.

“Jangan sampai ada manipulasi data. Jumlah responden juga harus representatif, minimal sekitar 150 orang agar hasilnya valid,” tegasnya.

Meski penyusunan SKM tidak selalu didukung anggaran, Amirullah meminta seluruh perangkat daerah tetap serius dalam pelaksanaannya. Ia menilai kemajuan teknologi saat ini telah mempermudah proses survei, termasuk melalui sistem berbasis daring.

“Walaupun tanpa anggaran, tetap harus diseriusi. Sekarang sudah ada dukungan teknologi online,” tambahnya.

Selain SKM, ia juga menyoroti pentingnya penilaian PEKPPP mandiri yang harus dilakukan secara objektif. Menurutnya, penilaian yang terlalu tinggi tanpa dasar yang kuat justru dapat menjadi catatan saat dibandingkan dengan hasil evaluasi eksternal.

“Kalau penilaian kita terlalu tinggi dan berbeda jauh dengan hasil eksternal, itu akan menjadi perhatian,” katanya.

Amirullah juga mengingatkan bahwa setiap unit pelaksana teknis (UPT) memiliki kontribusi besar terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Dalam persaingan antar daerah yang semakin ketat, kinerja satu unit saja bisa memengaruhi posisi daerah di tingkat nasional.

“Jangan anggap satu UPT tidak berdampak. Justru satu unit bisa menentukan naik turunnya peringkat kita,” ujarnya.

Ia pun menegaskan akan melakukan pemantauan langsung jika ditemukan ketidaksesuaian atau kurangnya keseriusan dalam pelaksanaan SKM dan evaluasi kinerja.

“Kalau ada kendala, sampaikan. Saya siap membantu. Tapi kalau tidak serius, pasti akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Amirullah mengingatkan bahwa capaian triwulan pertama telah berakhir pada 31 Maret, sehingga OPD yang belum optimal diminta segera melakukan pembenahan.

“Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk Pemerintah Kota Pontianak. Data ini ditampilkan secara nasional dan mencerminkan keseriusan kita dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. (*)

Sekda Pontianak: MTQ Harus Cetak Generasi Qurani dan Berkarakter

Slamet Ardiansyah    Minggu, April 26, 2026    Comment   

Sekda Pontianak: MTQ Harus Cetak Generasi Qurani dan Berkarakter

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menabuh beduk menandai dibukanya MTQ ke-34 Tingkat Kecamatan Pontianak Barat.

Pontianak – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan harus mampu menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka MTQ ke-34 tingkat Kecamatan Pontianak Barat di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Minggu (26/4/2026).

“MTQ bukan sekadar rutinitas atau ajang perlombaan. Ini adalah gerakan transformasi menuju Kota Pontianak yang qurani, cerdas, berkarakter, dan adaptif,” ujarnya.

Amirullah menjelaskan, tema tersebut memiliki empat pilar utama. Pilar pertama adalah qurani, yakni menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup yang membumi dalam perilaku sehari-hari. Kedua, cerdas, di mana generasi muda diharapkan memiliki kecerdasan intelektual yang sejalan dengan nilai-nilai wahyu.

“Generasi kita harus cerdas secara intelektual, namun tetap berpijak pada tuntunan Al-Qur’an,” katanya.

Pilar ketiga adalah berkarakter. Ia menilai keluarga memiliki peran penting sebagai benteng utama dalam membentuk generasi yang jujur, amanah, dan berintegritas di tengah derasnya pengaruh global. Sementara pilar keempat adalah adaptif, yakni kemampuan masyarakat untuk menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas religius.

Kepada para peserta, Amirullah berpesan agar mengikuti MTQ dengan niat ibadah dan syiar Islam. Ia menekankan bahwa kemenangan bukan tujuan utama, melainkan bagaimana peserta mampu menjadi duta Al-Qur’an di lingkungan masing-masing.

“Menjadi juara adalah bonus, tetapi menjadi duta Al-Qur’an adalah tugas sepanjang hayat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan dewan hakim untuk menjunjung tinggi keadilan dan objektivitas dalam penilaian, karena hal tersebut akan menentukan kualitas peserta terbaik yang akan mewakili Kota Pontianak ke tingkat lebih tinggi.

MTQ ke-34 tingkat Kecamatan Pontianak Barat tahun 2026 diikuti sebanyak 266 peserta dari empat kelurahan. Rinciannya terdiri dari 101 peserta laki-laki dan 90 peserta perempuan untuk cabang perorangan, serta peserta beregu pada cabang Syarhil Qur’an dan Fahmil Qur’an sebanyak 9 regu laki-laki dan 16 regu perempuan.

Pelaksanaan lomba tersebar di sejumlah lokasi, di antaranya Aula Kantor Camat Pontianak Barat untuk cabang tilawah dan tartil, Aula Kelurahan Sungai Jawi Luar untuk cabang fahmil dan syarhil, serta Masjid Syaiful Islam untuk cabang tahfiz, murattal, dan mujawwad.

Sementara itu, cabang kaligrafi dipusatkan di SMA Kapuas Pontianak dengan berbagai kategori, mulai dari naskah hingga kaligrafi digital. (*) 

Jelang Hari Buruh, Pemkot Pontianak Perkuat Dialog dengan Serikat Pekerja

Slamet Ardiansyah    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Jelang Hari Buruh, Pemkot Pontianak Perkuat Dialog dengan Serikat Pekerja

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berdialog dengan perwakilan buruh dalam acara tatap muka dan dialog yang digelar Polresta Pontianak.

Pontianak – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak memperkuat sinergi dengan serikat pekerja dan buruh melalui rapat koordinasi, Jumat (24/4/2026). Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan sekaligus menjaga kondusivitas daerah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, komunikasi yang sehat antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

“Bagaimana kita membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja agar bersama-sama meningkatkan kesejahteraan. Kalau komunikasi ini terjalin dengan baik, tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah isu krusial mencuat, mulai dari hak pekerja yang belum terpenuhi, upah yang tidak sesuai, keterlambatan pembayaran, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Meski pengawasan ketenagakerjaan berada di kewenangan pemerintah provinsi, Pemkot Pontianak tetap berkomitmen melakukan koordinasi lintas pihak.

“Intinya kolaborasi dan sinergi harus terus ditingkatkan,” tambahnya.

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto menyampaikan bahwa pendekatan dialog menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas menjelang Hari Buruh.

“Kami mengedepankan pendekatan dialog dibandingkan aksi. Diskusi seperti ini disambut positif oleh para serikat pekerja,” ungkapnya.

Ia juga menyebut, ke depan forum serupa akan diperluas dengan melibatkan organisasi dunia usaha agar pembahasan lebih komprehensif.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kalimantan Barat, Suherman, mengapresiasi langkah pemerintah dan kepolisian yang membuka ruang dialog konstruktif.

“Kami mengapresiasi karena melalui dialog ini aspirasi kami bisa tersampaikan secara langsung,” tuturnya.

Ia menegaskan komitmen serikat pekerja untuk menjaga situasi tetap kondusif, dengan menyampaikan aspirasi secara elegan melalui jalur dialog sosial.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Pontianak berharap hubungan industrial semakin harmonis, sehingga mampu menciptakan iklim kerja yang sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

Hampir 100 Persen, Pontianak Juara I Penyusunan SKP Regional V BKN

Slamet Ardiansyah    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Hampir 100 Persen, Pontianak Juara I Penyusunan SKP Regional V BKN

Dari total 6.265 ASN Pemkot Pontianak, 6.212 di antaranya telah melakukan input atau 99,15 persen.

Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak mencatat capaian nyaris sempurna dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Triwulan I Tahun 2026. Dengan tingkat penyelesaian mencapai 99,15 persen, Pontianak berhasil meraih peringkat pertama di wilayah kerja Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

Data per 17 April 2026 menunjukkan, dari total 6.265 ASN aktif, sebanyak 6.212 pegawai telah melakukan input SKP melalui sistem yang terintegrasi. Capaian ini menempatkan Pontianak di posisi teratas dibandingkan daerah lain di regional yang mencakup DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Lampung.

Sekretaris Daerah Pontianak Amirullah menyebut keberhasilan tersebut sebagai wujud komitmen aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan digital.

“Capaian ini menunjukkan kedisiplinan dan keseriusan ASN dalam melaksanakan kewajiban penyusunan SKP secara tepat waktu melalui sistem terintegrasi,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, penerapan aplikasi ASN Digital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pegawai. Hal ini sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat nasional.

Amirullah juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menjaga konsistensi, tidak hanya pada tahap penyusunan SKP, tetapi juga dalam proses penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh.

“Kami mendorong ASN yang belum menyelesaikan agar segera menuntaskan kewajibannya, sehingga seluruh tahapan penilaian kinerja dapat berjalan optimal,” tegasnya.

Diketahui, sistem pelaporan kinerja ASN secara digital telah diterapkan penuh sejak Januari 2023. Dengan capaian ini, Pemerintah Kota Pontianak diharapkan mampu mempertahankan kinerja terbaik sekaligus menjadi rujukan dalam implementasi manajemen kinerja ASN yang efektif, transparan, dan akuntabel. (*)

Momentum Hari Bumi, Wali Kota Ajak Warga Wujudkan Pontianak Hijau dan Berkelanjutan

Slamet Ardiansyah    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Momentum Hari Bumi, Wali Kota Ajak Warga Wujudkan Pontianak Hijau dan Berkelanjutan

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menanam pohon sebagai wujud menghijaukan kota.

Pontianak – Semangat Hari Bumi 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kota Pontianak untuk mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Melalui tema “Bumi Lestari, Kehidupan Berkelanjutan, Masa Depan Kita Bersama”, warga didorong mengambil peran aktif menjaga kelestarian alam.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa upaya menciptakan kota yang hijau tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Peringatan Hari Bumi ini menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui langkah sederhana seperti menanam pohon, mengelola sampah dengan baik, dan mengurangi penggunaan plastik, kita bisa memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan bumi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, Pemkot Pontianak terus mendorong berbagai program ramah lingkungan, mulai dari penghijauan kawasan perkotaan hingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Ajakan “Merawat Bumi, Mewujudkan Pontianak Hijau dan Berkelanjutan” pun ditegaskan bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Edi berharap kesadaran masyarakat terus meningkat, sehingga Pontianak mampu menjadi contoh kota yang seimbang antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

“Jika kita bergerak bersama, saya optimistis Pontianak bisa menjadi kota yang tidak hanya maju, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (*)

Sekda Amirullah Dorong Revolusi Data: Kebijakan Harus Berbasis Data Valid dan Terkini

Slamet Ardiansyah    Rabu, April 22, 2026    Comment   

Sekda Amirullah Dorong Revolusi Data: Kebijakan Harus Berbasis Data Valid dan Terkini

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menyerahkan sertifikat simbolisasi launching program Kelurahan Cinta Statistik.

Pontianak — Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat fondasi pembangunan berbasis data. Melalui pelatihan penyusunan metadata dan penerapan standar data tahun 2026, pemerintah menegaskan pentingnya data yang valid dan mutakhir sebagai kunci utama pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Pontianak Amirullah menegaskan bahwa kualitas data menentukan arah kebijakan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa data harus berasal dari sumber yang kredibel serta mencerminkan kondisi terkini.

“Data itu harus benar, dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten, dan juga harus update. Dua hal ini sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak melenceng,” ujarnya usai membuka kegiatan.

Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membangun kebiasaan pengumpulan data secara berkelanjutan (time series), yang kemudian dianalisis guna menghasilkan program yang lebih tepat sasaran.

“Kalau data dianalisis dengan baik, program yang dibuat akan lebih mudah menyasar kelompok yang membutuhkan,” tambahnya.

Amirullah turut menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dalam memastikan kualitas dan metodologi data. Menurutnya, sinergi ini penting agar data yang dihasilkan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Syamsul Akbar menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi program Satu Data Indonesia di daerah.

Ia menyebutkan, setiap data yang dihasilkan harus memenuhi prinsip standar, memiliki metadata yang jelas, serta dapat diintegrasikan lintas sektor agar lebih bermanfaat.

“Data yang kita hasilkan tidak hanya untuk kebutuhan internal pemerintah, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, seperti penelitian, pendidikan, hingga pengembangan aplikasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkot juga mencanangkan program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) 2026 di tiga wilayah, yakni Benua Melayu Darat, Benua Melayu Laut, dan Batulayang, sebagai langkah awal membangun budaya sadar data hingga tingkat akar rumput.

Kepala BPS Kota Pontianak Dody Saputro menegaskan bahwa data merupakan aset strategis yang harus dikelola secara serius dan kolaboratif.

“Kalau data tidak disusun dengan standar yang benar, maka hasilnya bisa bias dan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya.

Ia menyatakan kesiapan BPS untuk terus mendampingi perangkat daerah dalam penyusunan statistik sektoral, termasuk melalui pembinaan hingga tingkat kelurahan.

Dengan penguatan tata kelola data ini, Pemerintah Kota Pontianak menargetkan perencanaan pembangunan yang lebih akurat, terarah, dan berbasis bukti, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (*)

Wali Kota Pontianak Buka Naik Dango III, Dihadiri Wagub Kalbar dan Tokoh Lintas Lembaga

Indokalbar    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Wali Kota Pontianak Buka Naik Dango III, Dihadiri Wagub Kalbar dan Tokoh Lintas Lembaga

Foto: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus membuka perayaan adat Naik Dango ke-III Kota Pontianak di Rumah Radakng, Selasa (21/4/2026)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi membuka perayaan adat Naik Dango ke-III Kota Pontianak di Rumah Radakng, Selasa (21/4/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan semarak sebagai simbol pelestarian tradisi Dayak sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.

Acara turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus, serta unsur pejabat dan lembaga, di antaranya Polda Kalbar, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Disporapar Kubu Raya, serta Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT).

Hadir pula tokoh masyarakat dan mitra seperti Arsen Rikson, Romo Greg, perwakilan PTPN IV, Hotel Harris, BCA, Bulog, Bank Kalbar, Pancur Kasih, serta unsur swasta lainnya. Dari unsur legislatif, tampak anggota DPRD Kota Pontianak Yandi dan anggota DPRD Provinsi Kalbar Dian Eka Muchairi.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Naik Dango merupakan warisan budaya yang harus dijaga sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan penghormatan kepada leluhur. Ia menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi. (Jm)